gubernur dki jakarta joko widodo mengaku enggan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) agar pelaksanaan rencana pembangunan moda transportasi massal, mass rapid transit (mrt).
pria yang akrab disapa jokowi tersebut kiranya, penandatanganan surat tersebut tidak masuk akal.
ia bahkan memberi contoh perbandingan rencana proyek dan dilakukan badan upaya-upaya milik negara (bumn) yang tidak memerlukan tanda tangan presiden ri supaya mampu menggunakan anggaran.
masa tiap proyek, tanda tangan. ya enggak dong. jika gitu jadi dirut bumd saja, kata jokowi selama balaikota dki jakarta, senin.
Informasi Lainnya:
jokowi mengatakan kiranya dan seharusnya menandatangani surat itu merupakan pihak dan membeli dana anggaran segera yakni, direktur utama pt. mrt jakarta dibuat konsorsium pelaksana pembangunan moda transportasi ini.
kalau saya dan tanda tangan, berarti aku harus ngawasi berbagai tiap detik, menit, produk. kayak enggak banyak kerjaan saja aku, katanya.
penolakannya supaya menandatangani surat itu, lanjutnya, dan dijadikan jenis preventif jika pembangun mrt mengerjakan penyelewengan dalam penggunaan dana.
kalau diselewengkan, aku juga dan mesti tanggungjawab, katanya.
sptjm merupakan salah Salah satu persyaratan yang diminta oleh menteri keuangan untuk bagian pemprov dki mampu mencairkan hibah dana 49 persen dari total pinjaman japan international cooperatuion agency (jica) senilai kurang lebih rp15 triliun.